BSPJI Surabaya - Kementerian Perindustrian

Regulasi Lainnya


Untuk peraturan terkait lainnya di Kementerian Perindustrian, dapat klik link berikut:Disini
PP No. 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
PP No.34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PP No. 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya.
UNDANG - UNDANG NOMOR 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional).
UNDANG - UNDANG NOMOR 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
UNDANG - UNDANG NOMOR 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
UNDANG - UNDANG NOMOR 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
UNDANG - UNDANG NOMOR 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDANG - UNDANG NOMOR 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UNDANG - UNDANG NOMOR 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
UNDANG - UNDANG NOMOR 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
UNDANG - UNDANG NOMOR 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
UNDANG - UNDANG NOMOR 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
UNDANG - UNDANG NOMOR 2 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.
UNDANG - UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UNDANG - UNDANG NOMOR 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 Tahun 2013 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronika.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 Tahun 2012 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada European Telecommunications Standars Institute.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 Tahun 2009 Tentang HARI BATIK NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan program bantuan untuk rumah tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/8/2012 Tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Perusahaan Industri.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 51/M-IND/PER/10/2013 Tentang Definisi Dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29/M-IND/PER/6/2013 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/7/2013 Tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/7/2013 Tentang Penunjukan Surveyor Independen Pelaksana Verifikasi Terhadap Pengajuan Permohonan Penetapan Penerima Fasilitas Perpajakan Dalam Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB).
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/3/2013 Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.43/M-IND/PER/7/2013 Tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDPS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/2/2012 Tentang Ketentuan dan Pemberian Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/5/2012 Tentang Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 108/M-IND/PER/11/2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 109/M-IND/PER/11/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/12/2012 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.61/M-IND/PER/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (Tiga) Kg Beserta Asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Makro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/8/2012 Tentang Pendaftaran Telepon Seluler Dan Komputer Genggam (Handheld)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 122/M-IND/PER/12/2012 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Dan/Atau Mesin.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/4/2007 Tentang Larangan memproduksi bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian dengan Sistem e-Procurement
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23/M-IND/PER/5/2006 Tentang Pelimpahan kewenangan pengusulan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk hasil industri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/5/2006 Tentang Pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/11/2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Di Sektor Industri.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 98/M-IND/PER/12/2011 Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Menengah.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/6/2011 Tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2011 Tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70/M-IND/PER/7/2011 Tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/4/2011 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/4/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Penandatanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 Tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/4/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2011 Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.73/M-IND/PER/7/2009 tentang Tim Nasional Kawasan Industri.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 05/M-IND/PER/1/2011 Tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan efektifitas pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Produk Ovop) di Sentra
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 140/M-IND/PER/12/2011 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Timur.
PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER 21/MEN/XI/2008; 53/2008; 97/M-IND/11/2008; 48/M-DAG/PER/11/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri perdagangan Nomor PER. 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, Dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008; 23 Tahun 2008; Per.13/MEN/VII/2008; 35 Tahun 2008; dan PER-03/MBU/08 Tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa - Bali
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58/M-IND/PER/8/2008 Tentang Penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan Rekomendasi dan SPPT SNI di lingkungan Departemen Perindustrian dalam Kerangka Indonesia Nasional Single Window
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62/M-IND/PER/8/2008 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan Ekonomi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008 Tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/9/2008 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan / Pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/5/2008 Tentang Ketentuan dan tata cara verifikasi industri bagi industri yang memanfaatkan fasilitas keringanan dan atau pembebasan bea masuk
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13/M-IND/PER/2/2013 Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan menengah (IKM).
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012 Tentang Penunjukan Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Energi
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-23/M.EKON/04/2008 TentanG Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Harian Tim Nasinal Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi Nomor KEP-34/M-EKON/07/2007 Tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 290/MPP/Kep/10/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor
INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 673/M-IND/7/2008 Tentang Rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan Departemen Perindustrian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2008
INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 103/M-IND/1/2009 Tentang Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 901/M-IND/10/2008 Tentang Pelayanan melalui E-Licensing dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2012 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2012 Tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/11/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.
PERATURAN MENTERI PAN No 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 19 Tahun 2012 Tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 620/M-IND/Kep/12/2012 Tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 511/M-IND/Kep/10/2011 Tentang Logo Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.011/2011 tanggal 13 April 2011 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-IND/PER/3/2011 tanggal 25 Maret 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 TENTANG Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas Impor Barang untuk Industri

Untuk peraturan terkait lainnya di Kementerian Perindustrian, dapat klik link berikut:Disini

PP No. 21 Tahun 2014

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

PP No.34 Tahun 2014

Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

PP No. 37 Tahun 2014

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya.

UNDANG - UNDANG NOMOR 10 Tahun 2013

Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional).

UNDANG - UNDANG NOMOR 17 Tahun 2012

Tentang Perkoperasian.

UNDANG - UNDANG NOMOR 16 Tahun 2012

Tentang Industri Pertahanan.

UNDANG - UNDANG NOMOR 11 Tahun 2009

Tentang Kesejahteraan Sosial

UNDANG - UNDANG NOMOR 36 Tahun 2008

Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

UNDANG - UNDANG NOMOR 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UNDANG - UNDANG NOMOR 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan informasi publik

UNDANG - UNDANG NOMOR 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UNDANG - UNDANG NOMOR 9 Tahun 2008

Tentang Penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia

UNDANG - UNDANG NOMOR 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal

UNDANG - UNDANG NOMOR 17 tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

UNDANG - UNDANG NOMOR 9 tahun 2006

Tentang Sistem Resi Gudang

UNDANG - UNDANG NOMOR 2 tahun 2005

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.

UNDANG - UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG - UNDANG NOMOR 31 Tahun 2000

Tentang Desain Industri

UNDANG - UNDANG NOMOR 5 Tahun 1984

Tentang Perindustrian

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 Tahun 2013

Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2013

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 Tahun 2013

Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 Tahun 2013

Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 Tahun 2013

Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronika.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 Tahun 2012

Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 Tahun 2012

Tentang Dana Darurat.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 Tahun 2012

Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 Tahun 2012

Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 Tahun 2012

Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 Tahun 2012

Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada European Telecommunications Standars Institute.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 Tahun 2011

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 Tahun 2011

Tentang Sungai

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 Tahun 2009

Tentang HARI BATIK NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 Tahun 2003

Tentang Organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 Tahun 2013

Tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 Tahun 2013

Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 Tahun 2010

Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 Tahun 2009

Tentang Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 Tahun 2009

Tentang Pelaksanaan program bantuan untuk rumah tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/8/2012

Tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Perusahaan Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 51/M-IND/PER/10/2013

Tentang Definisi Dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29/M-IND/PER/6/2013

Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/7/2013

Tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/7/2013

Tentang Penunjukan Surveyor Independen Pelaksana Verifikasi Terhadap Pengajuan Permohonan Penetapan Penerima Fasilitas Perpajakan Dalam Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB).

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/3/2013

Tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2013

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.43/M-IND/PER/7/2013 Tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDPS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/2/2012

Tentang Ketentuan dan Pemberian Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13/M-IND/PER/2/2012

Tentang Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/5/2012

Tentang Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 108/M-IND/PER/11/2012

Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 109/M-IND/PER/11/2012

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/12/2012

Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.61/M-IND/PER/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (Tiga) Kg Beserta Asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Makro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/8/2012

Tentang Pendaftaran Telepon Seluler Dan Komputer Genggam (Handheld)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 122/M-IND/PER/12/2012

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Dan/Atau Mesin.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/4/2007

Tentang Larangan memproduksi bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2007

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian dengan Sistem e-Procurement

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23/M-IND/PER/5/2006

Tentang Pelimpahan kewenangan pengusulan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk hasil industri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/5/2006

Tentang Pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/11/2011

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Di Sektor Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 98/M-IND/PER/12/2011

Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Menengah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/6/2011

Tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2011

Tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70/M-IND/PER/7/2011

Tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/4/2011

Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/4/2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Penandatanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011

Tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/2/2011

Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/4/2011

Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2011

Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.73/M-IND/PER/7/2009 tentang Tim Nasional Kawasan Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 05/M-IND/PER/1/2011

Tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/9/2007

Tentang Peningkatan efektifitas pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Produk Ovop) di Sentra

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 140/M-IND/PER/12/2011

Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Timur.

PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR PER 21/MEN/XI/2008; 53/2008; 97/M-IND/11/2008; 48/M-DAG/PER/11/2008

Tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri perdagangan Nomor PER. 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, Dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008; 23 Tahun 2008; Per.13/MEN/VII/2008; 35 Tahun 2008; dan PER-03/MBU/08

Tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa - Bali

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58/M-IND/PER/8/2008

Tentang Penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan Rekomendasi dan SPPT SNI di lingkungan Departemen Perindustrian dalam Kerangka Indonesia Nasional Single Window

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62/M-IND/PER/8/2008

Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan Ekonomi

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008

Tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/9/2008

Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan / Pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/6/2008

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/5/2008

Tentang Ketentuan dan tata cara verifikasi industri bagi industri yang memanfaatkan fasilitas keringanan dan atau pembebasan bea masuk

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 13/M-IND/PER/2/2013

Tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan menengah (IKM).

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012

Tentang Penunjukan Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2012

Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 14 TAHUN 2012

Tentang Manajemen Energi

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2012

Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2012

Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-23/M.EKON/04/2008

TentanG Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Harian Tim Nasinal Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi Nomor KEP-34/M-EKON/07/2007 Tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/2/2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 290/MPP/Kep/10/2001

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor

INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 673/M-IND/7/2008

Tentang Rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan Departemen Perindustrian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2008

INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 103/M-IND/1/2009

Tentang Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

INSTRUKSI MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 901/M-IND/10/2008

Tentang Pelayanan melalui E-Licensing dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2010

Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010

Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.03/2010

Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010

Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010

Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2012

Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013

Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2012

Tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012

Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012

Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2012

Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2012

Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.03/2012

Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2011

Tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.04/2011

Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.03/2011

Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.011/2011

Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2012

Tentang Barang Dilarang Ekspor

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012

Tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012

Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/11/2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

PERATURAN MENTERI PAN No 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 19 Tahun 2012

Tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 620/M-IND/Kep/12/2012

Tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 511/M-IND/Kep/10/2011

Tentang Logo Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.011/2011 tanggal 13 April 2011

Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-IND/PER/3/2011 tanggal 25 Maret 2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 TENTANG Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas Impor Barang untuk Industri

Regulasi Lainnya

Regulasi Lainnya

Berita Terakhir

Kemenperin Dalami Proposal Investasi Baru Apple, Pertimbangkan Asas Berkeadilan

Produk Hilir Sawit Capai 193 jenis, Ekspornya Tembus Rp 450 Triliun

Respons Proposal Investasi Apple USD 100 Juta, Kemenperin Gerak Cepat

Dukung Dekarbonisasi, Kemenperin Percepat Transformasi Industri Hijau

Kemenperin Dorong Penyerapan Batik IKM Jadi Seragam Jemaah Haji

Pacu Kesiapan IKM Terapkan Teknologi Digital, Kemenperin Gelar Workshop INDI 4.0

Tingkatkan Kualitas dan Keterserapan Garam Rakyat, Kemenperin Kembali Fasilitasi MoU Petambak Garam-Industri

Wujudkan Kemandirian dan Inovasi, Kemenperin Pacu Industri Bikin Mesin Produksi

Strategi Kemenperin Dongkrak Kontribusi Industri Manufaktur

Kerek Daya Saing, Industri TPT Perlu Terapkan Konsep Keberlanjutan

Hello!