Rincian Informasi Publik BSPJI Surabaya Yang Dikecualikan

No.	Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Data Pribadi Pegawai BSPJI Surabaya a.Kondisi Keuangan pegawai, asset, pendapatan, dan rekening bank pegawai b.Hasil evaluasi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai c.Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai dan angggota keluarga d.Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h.	Dpat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Permanen	Informasi dapat dibuka apabila : a.pihak yang rahasianya diuangkap memberikan persetujuan b.pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
2.	Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Permanen	Informasi dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya dibuka memberikan persetujuan
3.	Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 1	Mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya	Tahun berjalan hingga berakhir kegiatan	Selagi masih dalam proses

4.	Dokumen Penawaran Lelang	UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Informasihanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Tahun berjalan hingga berakhirnya kegiatan lelang	Selagi masih dalam proses
5.	Dokumen Keuangan yang belum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; pasal 30 ayat 1	Akan menimbulkan keresahan pada masyarakat karena data dan informasinya masih akan berubah	Sampai selesai diaudit
6.	Dokumen Perusahaan yang menjadi pelanggan Unit Pelaksana Teknis	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mencegah Persaingan usaha tidak sehat	Selama menjadi pelanggan UPT	Informasi bisa diperoleh apabila mendapat izin dari perusahaan yang bersnagkutan
7.	Laporan Hasil Uji	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Mencegah Persaingan usaha tidak sehat	Permanen
8.	Hasil Penelitian yang masih dalam proses perolehan HKI	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	1.Mencegah Persaingan usaha tidak sehat 2.Apabila informasi disampaikan ke masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filinf date) makan pengajuan paten dapat ditolak karena tidak baru	Sejak diajukan permohonan paten sampai dengan diumumkannya permohonan tersebut

9.	Hasil Penelitian yang dibiayai oleh PIhak ketiga / pemesan	UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 3 butir 3	Sifat kerahasiaan informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial/ dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi	Permanen	Harus mendapatkan izin atau persetujuan dari perusahaan pemilik hasil penelitian
10.	Dokumen milik Lembaga Sertifikasi (LSPro dan LESSM) terkait hasil audit pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, sampling, dll dalam proses sertifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik dokumen
11.	Dokumen Perusahaan yang mengusulkan dam masuk dalam daftar Objek Vital Nasional Industri (OVNII)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Informasi daoat dibuka bila ada pertimbangan tertentu. Misalnya untuk kepentingan audit atau terkait perkara pidana di pengadilan
12.	Draft Dokumen MoU Kerjasama Industri dalam dan Luar Negeri	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Memorandum atau surat-surat antar badan publik/ intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan dan berpotensi mengganggu hubungan Luar Negeri	Hingga diterbitkan MoU
13.	Hasil temuan Audit Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mencegah Persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan apabila mendapatkan izin tertulis dari perusahaan

14.

Sistem keamanan elektronik : Konfigurasi data center; Manajemen data- base; bandwith mana- jemen; Internet protokol (IP) dan lokasi server

PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 22, ayat 1

Penyelenggara Sistem Elek- tronik wajib menjaga keraha- siaan, keutuhan, keautenti kan, keteraksesan, keterse diaan, dan dapat ditelusurinya suatu infromasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan pe raturan perundang-undangan

Permanen

Boleh diminta atau dibuka, apabila digunakan untuk keperluan pengawasan dan penyelesaian sengketa

Rincian Informasi Publik BSPJI Surabaya Yang Dikecualikan

Rincian Informasi Publik BSPJI Surabaya Yang Dikecualikan

Rincian Informasi Publik BSPJI Surabaya Yang Dikecualikan

Berita Terakhir

Kemenperin Dalami Proposal Investasi Baru Apple, Pertimbangkan Asas Berkeadilan

Produk Hilir Sawit Capai 193 jenis, Ekspornya Tembus Rp 450 Triliun

Respons Proposal Investasi Apple USD 100 Juta, Kemenperin Gerak Cepat

Dukung Dekarbonisasi, Kemenperin Percepat Transformasi Industri Hijau

Kemenperin Dorong Penyerapan Batik IKM Jadi Seragam Jemaah Haji

Pacu Kesiapan IKM Terapkan Teknologi Digital, Kemenperin Gelar Workshop INDI 4.0

Tingkatkan Kualitas dan Keterserapan Garam Rakyat, Kemenperin Kembali Fasilitasi MoU Petambak Garam-Industri

Wujudkan Kemandirian dan Inovasi, Kemenperin Pacu Industri Bikin Mesin Produksi

Strategi Kemenperin Dongkrak Kontribusi Industri Manufaktur

Kerek Daya Saing, Industri TPT Perlu Terapkan Konsep Keberlanjutan

Hello!